'Kardus Duren' Di Tahun Politik! Aktivis NU Ingatkan KPK Jangan Terjebak Dinamika Politik

RMBanten.com, Hukum - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menguatkan posisinya sebagai instrumen hukum, jangan sampai terjebak dalam dinamika politik yang sedang menghangat.

Begitu disampaikan Direktur Center for Stategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari, Jumat (28/10).

Sholeh merujuk pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebutkan akan mendalami lagi kasus 'kardus duren' yang menyeret nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ia menilai statement Ketua KPK itu penuh muatan politik.

"Kita apresiasi KPK kalau mau angkat lagi kasus itu, tapi pernyataan itu kan selalu berulang, buktinya belum ada perkembangan. Kita berharap KPK jangan terjebak dinamika politik, apalagi pada saat-saat menjelang pemilu," ujar Sholeh.

Aktivis NU itu melihat kasus yang terjadi pada Tahun 2011 lalu itu, berpotensi hanya menjadi alat tawar politik jika tidak betul-betul diselesaikan dan dibuka perkembangannya kepada publik.

Sepanjang menjelang helatan pemilu, katanya kasus itu kembali mengapung.

"Susah bagi publik mempercayai ini akan dibuka lagi. Karena sudah seperti 'dejavu' setiap akan menjelang pemilu. Cak Imin (Muhaimin Iskandar) yang selalu diseret-seret, buktinya aman-aman saja sudah 10 tahun lebih," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus ini berawal pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Tahun 2011, terhadap 2 orang pejabat Kementerian Tenaga Kerja.
Keduanya mendapatkan 'uang pelicin' dari pengusaha bernama Dharnawati untuk meloloskan proyek DPPID Papua