Balik Kandang PPP! CSIIS: Romahurmuziy Kembali Fitrah Dan Punya Hak Politik Sama

RMBanten.com, Politik -  Semua narapidana yang sudah  bebas menjalani hukumannya dan tidak dicabut hak politiknya mempunyai hak politik yang sama.

Pernyataan itu ditegaskan
Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari merespon kembalinya Muhammad Romahurmuziy ke kancah politik nasional

Bukan tanpa sebab, kata Sholeh dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana.

"Nah, ketika napi setelah bebas dan diterima dengan baik atau bahkan mendapat kedudukan mulia, berarti Lapas berhasil melakukan pemasyarakatan dan pembinaan," ujar Sholeh dalam percakapannya dengan redaksi Raja Media Network (RMN), Selasa (3/1).

Aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) ini menjelaskan atas dasar gemblengan di Lapas itu,  Romahurmuziy kembali aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan duduk sebagai ketua dewan pertimbangan adalah keniscayaan.

"Terlebih ketika PPP sangat welcome dengan Romy," ujar Sholeh.

Lebih lanjut, Sholeh mengatakan stigma negatif tentang mantan napi menjadi beban bagi semua orang untuk berproses dalam kehidupan normal.

"Tidak selayaknya kami merasa bertanggungjawab untuk memberi "hukuman" tambahan dengan melokalisir kiprahnya," demikian tutup Sholeh.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kembalinya Muhammad Romahurmuziy ke kancah politik.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sekaligus mantan narapidana kasus korupsi, yang kini kembali ke PPP.

Menurut Jurubicara KPK Ali Fikri, pihaknya menghormati hak setiap mantan narapidana korupsi sebagai warga negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan beraktivitas dalam lingkungannya masing-masing, termasuk kegiatan politik.

Sepanjang memang tidak dibatasi oleh putusan pengadilan terkait pencabutan hak politik.

"Tentu aktivitas tersebut setelah para pihak menyelesaikan masa hukumannya," ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (2/1).