Banten

Parlemen

Politik

Hukum

Ekbis

Peristiwa

Olahraga

Calon Dewan

Nasional

Dunia

Gaya Hidup

Opini

Tegas! Gus Muhaimin Minta Turis Asing Berkelakuan Negatif Diproses Hukum

Laporan: RMN
Sabtu, 11 Maret 2023 | 20:27 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar/Net
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar/Net

RMBanten.com, Legislator -  Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi lebih serius mengusut maraknya fenomena Warga Negara Asing (WNA) yang belakangan viral karena kerap berkelakuan negatif di Bali.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, dalam keterangan tertulis di kutip dari Parlementaria, Sabtu (11/3).

"Pemerintah diminta tidak sungkan memproses hukum hingga mendeportasi turis asing yang berkelakuan negatif itu" tegas Gus Muhaimin.

Sikap itu kata Gus Muhaimin, dapat memperkuat upaya pemantauan terhadap wisatawan asing yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali.

"Saya lama-lama kok makin risih saja lihat kelakuan sejumlah turis di negara kita, terutama di Bali. Mereka itu tamu, jadi harus ikuti aturan di sini," ujarnya.

"Saya minta Pak Menteri Pariwisata dan Dirjen Imigrasi mengusut itu secepatnya, perketat lagi siapapun yang masuk ke negara kita," tegas Muhaimin.

Ketua Umum PKB itu menyebut tindakan tegas bagi WNA yang nakal perlu dilakukan demi menjaga muruah Indonesia.

Terlebih, Gus Muhaimin menilai Bali bukan saja daerah wisata biasa, namun banyak mengandung unsur adat dan budaya yang harus dihormati siapapun.

"Kita harus tegas demi marwah Indonesia, jangan sungkan proses hukum dan deportasi kalau ada WNA yang nakal-nakal, apalagi di Bali yang bukan cuma tempat wisata biasa, tapi di situ banyak tempat religius, adat, dan budaya yang kuat," tegasnya.

Gus Muhaimin juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meminta seluruh pimpinan lembaga, instansi, ataupun para pedagang dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhati-hati dan lebih ketat dalam menyeleksi WNA yang ingin bekerja atau melakukan usaha.

"Jangan asal dibolehkan kalau ada WNA mau buka usaha secara ilegal, seleksi dulu dengan ketat. Saya pikir Pemda perlu turun tangan juga, prioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal ketimbang WNA," demikian tutup Gus Muhaimin.rajamedia

Komentar: